Kebijakan Ekonomi Jilid XII yang baru diterbitkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat apresiasi dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap berpihak kepada para pelaku UKM di tanah air.
Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) Kementerian Koperasi dan UKM pun berkomitmen mendorong dan mempercepat ekspor produk-produk UKM. Keseriusan ini dimaksudkan supaya produk-produk UKM Indonesia lebih booming lagi ekspornya ke luar negeri.
"Ketika dolar naik pada 1998, UKM menikmati kenaikan dollar tersebut. Namun kenaikan dolar tahun kemarin ternyata belum mampu menggenjot ekspor UKM kita. Ternyata tidak saja terjadi pelambatan ekonomi, tapi juga terjadi pelambatan ekspor UKM," tutur Direktur LLP-KUKM Ahmad Zabadi.
Hal itu diungkapkan Zabadi ketika membuka Bimbingan Teknis KUKM melalui Lembaga Terkait ‘Kerjasama Promosi Produk Ekspor’ dengan Sarinah, yang digelar di Smesco Tower, Senin (2/5/2016). Acara ini dihadiri oleh puluhan para pelaku UKM ekspor dan UKM yang sudah siap ekspor.
Lebih lanjut dikatakan, dengan meningkatnya ekspor UKM ini berarti juga secara otomatis akan meningkatkan devisa negara dari ekspor produk-produk UKM. "Kami malu kalau terus menerus belum terjadi peningkatan ekspor UKM. Kita harus bisa mendorong ekspor produk-produk UKM ini, kita bantu dalam hal pembiayaan, Sarinah bisa bantu dalam hal pendanaan, jadi tidak ada alasan lagi untuk ekspor kita menghadapi masalah, hanya tidak ada dukungan korporasi ataupun pembiayaan," jelas Zabadi.
No comments